Minggu, 09 Maret 2025

Gubernur Jabar tak akan halangi penyidikan KPK ke BJB

 


Bandung MAKLUMATPUBLIK - www.bet-888.org Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak akan menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk mengungkap kasus yang tengah terjadi, karena merupakan kewenangan lembaga penegak hukum itu.

"Kalau itu tidak perlu ditanya, itu kan sudah menjadi kewenangannya dari KPK," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Dedi mengharapkan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, tidak akan mempengaruhi aspek regulasi yang ada di BJB. Bahkan menurutnya walaupun ada pemeriksaan KPK dan mundurnya Dirut BJB Yuddy Renaldi perkembangan sentimen pasar terpantau positif.

"Saya harap begitu, nah kalau dilihat kan sentimen pasar juga positif Hari ini harga sahamnya kembali naik. Mudah-mudahan lah setelah saya hari ini bicara, besok naik lagi dan kepercayaan publiknya tumbuh dengan pengelolaan oleh orang-orang profesional, terlepas dari intervensi politik," ujarnya.

Dedi juga menjamin selama masa kepemimpinannya tidak boleh siapapun mengatasnamakan dirinya untuk memudahkan berurusan dalam birokrasi, politik, BUMD termasuk BJB.

Bahkan, dia mengatakan BUMD di Jabar akan diaudit secara investigatif atau menyeluruh yang nantinya hanya akan menghasilkan dua rekomendasi antara perbaikan atau penutupan usaha.

"Jadi anda bisa lihat, saya selama memimpin, ada nggak orang kanan, kiri, samping,saya lobby sana, lobby sini nggak ada. Andai kata pun ada Itu bukan dari saya. Maka silahkan laporkan siapa namanya umumkan di media sosial," tutur dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.

"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.

"Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu, nanti tugasnya direktur penyidikan dan kasatgas untuk melakukan koordinasi, tuturnya.

Mengenai kapan pihak KPK akan mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara tersebut, Setyo mengatakan hal itu menjadi kewenangan tim penyidik KPK

"Tindak lanjut terhadap penanganannya, pasca dilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut, ya jadi kewenangan dari penyidik dan direktur atau deputi kapan akan dilakukan tindaklanjutnya," kata Setyo.


Narasumber : https://maklumatpublik.blogspot.com/

https://manylink.co/@BET888

https://taplink.cc/bet888maxwin

https://bet888vip.bio.link

KPK segera eksekusi SYL setelah MA tolak kasasi

 




Jakarta MAKLUMATPUBLIK - www.slot1000k.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan kasasi terkait hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Tessa mengatakan KPK mengapresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa SYL.

KPK juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif.

Selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery.

Dalam modus perkara ini, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN.

Selanjutnya, KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023 sehingga hukumannya tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

“Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” demikian petikan amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi MA RI di Jakarta, Jumat.

Meski menolak permohonan kasasi SYL, majelis kasasi memutuskan melakukan perbaikan terkait redaksional hukuman uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi:

“Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.”

Putusan kasasi itu diputus pada hari Jumat ini oleh Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis dengan didampingi dua anggota, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti.
“Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian keterangan status perkara tersebut.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara.

Sebelum itu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL, uang pengganti bagi SYL sebesar Rp14,14 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara.

Putusan pengadilan tingkat pertama itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni pidana penjara 12 tahun, denda Rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan, serta uang pengganti Rp44,27 miliar dan 30.000 dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Dalam perkara ini, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rentang tahun 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021—2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian pada tahun 2023 Muhammad Hatta. Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.


Narasumber : https://maklumatpublik.blogspot.com/

heylink.me/slot1000k

https://allmy.bio/www.slot1000k.com

https://linktr.ee/slot1000k

Perang Meletus di Timur Tengah, 1.000 Orang Tewas-Rumah Dibakar

 


Jakarta, MAKLUMATPUBLIK - www.slot-500.com Perang saudara di Suriah kian memanas. Orang-orang bersenjata dan pasukan keamanan yang terkait dengan penguasa baru Suriah telah menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Di antaranya adalah wanita dan anak-anak dari kelompok minoritas Alawi, menurut keterangan kepala pemantau perang, dikutip dari Reuters, Minggu (9/3/2025).

Rami Abdulrahman dari Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mengatakan pembunuhan yang meluas di Jableh, Baniyas, dan daerah sekitarnya di jantung Alawi Suriah merupakan kekerasan terburuk selama bertahun-tahun dalam konflik sipil yang telah berlangsung selama 13 tahun.

Otoritas baru makin kencang menindak para militan mantan Presiden Bashar al-Assad. Para militan itu disebut oleh rezim baru sebagai kaum 'pemberontak'.

Ketegangan ini memanas setelah penyergapan mematikan yang dilakukan kelompok militan pendukung pemerintahan Bashar al-Assad.

Puluhan pasukan keamanan tewas dalam bentrokan hebat dengan kelompok militan, kata seorang pejabat keamanan Suriah.

Para pejabat telah mengakui adanya pelanggaran selama operasi tersebut. Mereka menyalahkan warga sipil dan pejuang yang tidak terorganisir yang berusaha mendukung pasukan keamanan resmi atau melakukan kejahatan di tengah kekacauan pertempuran.

Sumber dalam Kementerian Pertahanan pada Sabtu (8/3) waktu setempat mengatakan kepada media pemerintah bahwa semua jalan menuju pesisir telah diblokir. Tujuannya menghentikan pelanggaran dan membantu memulihkan kondisi.

Pasukan keamanan dikerahkan di jalan-jalan kota pesisir. Sumber tersebut menambahkan bahwa komite darurat telah dibentuk untuk memantau pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum yang tidak mematuhi perintah komando militer.

Skala kekerasan yang dilaporkan mencakup laporan pembunuhan bergaya eksekusi terhadap puluhan pria Alawi di satu desa. Hal ini makin mempertanyakan kemampuan otoritas penguasa Islam untuk memerintah secara inklusif, yang menurut ibu kota Barat dan Arab merupakan perhatian utama.

Sebagai informasi, Assad digulingkan pada Desember 2024 lalu setelah puluhan tahun menguasai pemerintahan. Ia membentuk dinasti yang diisi keluarganya, hingga memicu penindasan dan perang suadara.

Presiden sementara Suriah, Ahmed Sharaa, yang membekingi tindakan keras pasukan militer mengatakan dalam pidatonya bahwa respons di lapangan harus tetap kondusif.

"Sebab yang membedakan kita dari musuh adalah komitmen kita terhadap nilai-nilai kita," kata dia dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Jumat (7/3) waktu setempat.

"Ketika kita mengabaikan moral kita, kita dan musuh akan berakhir di pihak yang sama," katanya, seraya menambahkan bahwa warga sipil dan tawanan tidak boleh diperlakukan dengan buruk.

Keluarga Korban Berduka


Linimasa Facebook di Suriah pada Sabtu (8/3) kemarin dipenuhi dengan gambar dan berita duka dari orang-orang dari daerah pesisir yang sedang berduka karena keluarga dan teman-teman mereka telah terbunuh.

Abdulrahman, seorang kritikus terkemuka terhadap pemerintah yang dipimpin Assad mengatakan kondisi yang terjadi saat ini bukan soal pro atau kontra terhadap rezim Assad.

"Ini adalah pembantaian sektarian yang bertujuan untuk mengusir penduduk Alawi dari rumah mereka," ia menuturkan.

Kementerian Pertahanan dan Badan Keamanan Dalam Negeri mengatakan pihaknya berusaha memulihkan ketenangan dan ketertiban, serta mencegah pelanggaran terhadap warga sipil di wilayah pesisir.

Enam penduduk wilayah pesisir mengatakan ribuan warga Alawi dan Kristen telah meninggalkan rumah mereka sejak Kamis (6/3), karena takut akan keselamatan mereka.

Ratusan orang, kebanyakan wanita, anak-anak, dan orang tua, mencari perlindungan di pangkalan militer Rusia di Mediterania di Hmeimim, Latakia, menurut rekaman dari tempat kejadian dan dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

Abdulrahman dan empat orang di wilayah pesisir yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan pembunuhan, penjarahan, dan pembakaran rumah terus berlanjut sepanjang malam di Baniyas dan desa-desa di sekitarnya. Reuters tidak dapat memverifikasi pernyataan tersebut secara independen.


Narasumber : https://maklumatpublik.blogspot.com/

https://heylink.me/Slot-500jackpot

https://allmy.bio/slot-500.com

https://linktr.ee/Slot500maxwin

Sabtu, 08 Maret 2025

Sri Mulyani Kabar Terbaru Soal THR PNS, TNI dan Polri

 


Jakarta, MAKLUMATPUBLIK- www.bet-888.org Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar terbaru mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.

Kini pemerintah, kata Sri Mulyani tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang THR. Hal ini akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Perpres-nya nanti beliau yang akan mengumumkan oke," ungkap Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025)

Saat ditanyakan mengenai besaran THR yang akan diterima, Sri Mulyani belum bisa menjawab. Dirinya cuma memastikan THR akan diumumkan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers pekan lalu mengungkapkan pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran.


Narasumber : https://maklumatpublik.blogspot.com/

https://manylink.co/@BET888

https://taplink.cc/bet888maxwin

https://bet888vip.bio.link

AHY: Proyek tanggul laut raksasa untuk lindungi pesisir

 


Jakarta MAKLUMATPUBLIK - www.slot1000k.com Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall harus diwujudkan sebagai upaya perlindungan kawasan pesisir.

"Ke depan, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall harus diwujudkan sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir,” ujar AHY dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia juga menyoroti dampak krisis iklim dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, termasuk di wilayah pantai utara. Ia menekankan bahwa faktor perubahan iklim ini harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan dan memastikan langkah-langkah mitigasi jangka panjang dapat segera terealisasi demi melindungi masyarakat dari dampak banjir di masa mendatang.

Dengan koordinasi yang kuat dan aksi nyata di lapangan, diharapkan penanganan banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Proyek Giant Seawall Pantai Utara Jawa masuk dalam Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

Adapun dalam daftar tersebut untuk lokasinya direncanakan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta.

Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemda, BUMN dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian PSN merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional.

PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme rencana kerja pemerintah.


Narasumber : https://maklumatpublik.blogspot.com/

heylink.me/slot1000k

https://allmy.bio/www.slot1000k.com

https://linktr.ee/slot1000k

Gulkarmat kerahkan 70 personel padamkan kebakaran di Jakut

 


Jakarta MAKLUMATPUBLIK - www.slot-500.com Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan 70 personel memadamkan kebakaran yang terjadi di Jalan Karta Jaya V Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat malam.

“Total kami mengerahkan sembilan unit mobil pemadam kebakaran ditambah enam unit dari Jakarta Barat dengan 70 personel,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan petugas menerima informasi kebakaran pada pukul 21.43 WIB dan langsung menurunkan personel ke lokasi.

Gatot mengatakan personel berangkat dan sampai di lokasi dan aksi pemadaman dimulai pukul 21.51 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.03 WIB.

Menurut dia objek yang terbakar adalah rumah pengepul kardus dengan luas area terbakar mencapai 160 meter persegi.

Kemudian berdasarkan Informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi, lanjutnya kebakaran ini diduga terjadi akibat kompor terbakar dan menyebabkan api membesar dan membakar rumah tersebut.

“Warga yang melihat api membesar langsung melaporkan kepada petugas,” kata dia.


Narasumber : https://maklumatpublik.blogspot.com/

https://heylink.me/Slot-500jackpot

https://allmy.bio/slot-500.com

https://linktr.ee/Slot500maxwin

Jumat, 07 Maret 2025

Pengangkatan CASN 2024 Diundur, BKN Ungkap Alasannya

 


Jakarta, MAKLUMATPUBLIK - www.bet-888.org Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto buka-bukaan alasan di balik kebijakan penyesuaian pengangkatan para peserta lolos seleksi CASN 2024.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa jadwal pengangkatan untuk CPNS 2024 pada 1 Oktober 2025 sedangkan untuk PPPK menjadi 1 Maret 2026.

Haryomo mengatakan, kebijakan ini dilandaskan pada upaya pemerintah untuk menyeragamkan penentuan Terhitung Mulai Tanggal atau TMT CPNS dan PPPK di seluruh instansi pemerintahan. Sebab, selama ini berbeda antar instansi.

"Kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita, jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun PPPK itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain," ungkap Haryomo melalui akun Youtube Kementerian PANRB, dikutip Jumat (7/3/2025).

"Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum karena memang belum ditetapkan SK-nya," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Haryomo memastikan, ke depannya akan ada tren yang lebih baik dalam proses pengangkatan para CASN, sehingga untuk tiap-tiap peserta lulus seleksi dalam satu tahun anggaran kebutuhan formasi tidak lagi berbeda-beda tanggal mulai bekerjanya.

"Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama," kata Haryomo.

"Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu tidak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Tinggal kita nanti membuat roadmapnya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat," tuturnya.

Haryomo pun mengingatkan, penyesuaian jadwal seperti ini kerap dilakukan pemerintah, karena memang seluruh proses seleksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintahan.

"Sekali lagi yang disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, Insya Allah tetap akan diangkat, karena memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR," ujar Haryomo.


Narasumber : https://maklumatpublik.blogspot.com/


https://heylink.me/bet888alternatif

https://magic.ly/bet888gacor

https://allmy.bio/bet888daftar